Bahlil Buka-bukaan soal Viral Kapal JKW dan Iriana yang Angkut Nikel di Raja Ampat/ist
JAKARTA - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menanggapi soal penamaan kapal pengangkut nikel ‘JKW-Dewi Iriana’. Bahlil membantah keterlibatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) atas penamaan kapal tersebut. Menurutnya, perizinannya jauh sebelum Jokowi menjadi Presiden.
"Itu enggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut oleh pemerintah semuanya diterbitkan pada periode 2004 dan 2006, saat kewenangan pemberian izin tambang masih berada di tangan pemerintah daerah.
"Yang empat IUP kita cabut itukan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah," ujar dia.
"Sementara kalau PT GAGN sejak tahun 72, kontrak karya. Sejak tahun 98 kontrak karyanya, di zaman orde baru. Jadi enggak ada sama sekali," tandasnya.
Sebelumnya, aktivitas pengangkutan bijih nikel dari kawasan Raja Ampat menuai sorotan dan viral di media sosial.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita nasional lainnya
