10 hours ago
4
SAMPIT, Radarsampit.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Antrean panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), bahkan sejak pagi hari. Tidak sedikit pengendara yang harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.
Kondisi ini dinilai bukan lagi persoalan yang terjadi sesekali. Warga menyebut antrean panjang sudah berulang dalam beberapa waktu terakhir, namun hingga kini belum ada langkah nyata yang mampu mengatasi persoalan tersebut.
Salah seorang warga, Alfianur, mengaku aktivitas hariannya sering terganggu akibat harus mengantre Pertalite. Menurutnya, kendaraan yang digunakan merupakan sarana utama untuk bekerja sehingga keterlambatan mendapatkan BBM berdampak langsung pada produktivitas.
“Kalau lagi panjang antreannya bisa berjam-jam. Mau kerja jadi terlambat, urusan lain juga ikut tertunda. Hampir setiap kali Pertalite susah, masyarakat yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Alfianur menegaskan masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan siapa yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Yang paling diharapkan adalah ketersediaan Pertalite tetap terjamin ketika dibutuhkan.
Keluhan senada disampaikan Agus Susanto. Ia membandingkan kondisi di Kotim dengan daerah lain yang baru saja dikunjunginya. Menurut Agus, saat berada di Banjarmasin, proses pengisian Pertalite berlangsung normal tanpa antrean panjang seperti yang terjadi di Sampit.
“Saya baru dari Banjarmasin. Di sana isi Pertalite biasa saja, tidak sampai mengular seperti di Sampit. Artinya ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Agus berharap persoalan tersebut tidak hanya menjadi bahan keluhan di tengah masyarakat. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama DPRD segera berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga guna memperoleh penjelasan mengenai distribusi Pertalite di wilayah tersebut.
“Kalau memang kuotanya kurang, ya perjuangkan supaya ditambah. Kalau ada persoalan distribusi, minta dibenahi. Jangan hanya diam. Jangan sampai Kotim dianggap tidak punya persoalan karena tidak ada yang menyampaikannya,” tegasnya.
Menurut Agus, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pertamina maupun pemerintah pusat. Karena itu, ia berharap persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak terus dibiarkan berlarut-larut.
Kelangkaan Pertalite juga dinilai berdampak luas. Tidak hanya pengguna kendaraan pribadi, pelaku usaha kecil, pekerja harian, hingga masyarakat dari wilayah pedesaan yang harus menempuh perjalanan jauh menuju SPBU ikut merasakan kesulitannya. Waktu produktif yang seharusnya digunakan untuk bekerja habis di antrean demi memperoleh bahan bakar.
Warga berharap pemerintah daerah tidak sekadar menunggu situasi kembali normal. Mereka menginginkan langkah konkret agar distribusi Pertalite di Kotawaringin Timur dapat berjalan lancar sehingga antrean panjang di SPBU tidak lagi menjadi persoalan yang terus berulang.
