Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti aksi demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat (AS), khususnya di Los Angeles, menyusul penolakan kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Ada dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Los Angeles buntut kebijakan tersebut.
Mardani pun meminta pemerintah mendata status WNI legal maupun ilegal. Ia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus memberi pendampingan hukum kepada WNI yang ditahan.
"Kita mesti hadir, menjaga dan mendukung diaspora para WNI kita," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).
Seperti diketahui, kebijakan imigrasi Trump yang semakin keras memicu gelombang protes publik yang berujung pada kerusuhan dan ketegangan sosial. Setidaknya, ada 21 kebijakan untuk membersihkan AS dari imigran ilegal yang dikeluarkan Trump.
Mulai dari pemberian wewenang bagi otoritas keamanan untuk menangkap terduga imigran ilegal di tempat-tempat umum, seperti di sekolah, gereja, rumah sakit, atau ketika berada di pengadilan. Kebijakan lainnya yang krusial ialah terkait penghapusan kewarganegaraan otomatis bagi bayi-bayi yang lahir di AS.
Aksi protes akibat kebijakan-kebijakan tersebut pun dibalas Trump dengan model operasi militer. Trump bahkan mengerahkan 2.000 pasukan Garda Nasional untuk meredam demonstrasi yang terjadi di Los Angeles, pada Sabtu, 7 Juni 2025. Gedung Putih menyebut pengerahan ini sebagai langkah untuk meredakan ‘pelanggaran hukum’ setelah aksi protes yang diwarnai kerusuhan.
Aksi demonstrasi memprotes kebijakan imigrasi Trumps di AS juga semakin meluas dan bermunculan di berbagai wilayah lain seperti di Chicago, Texas, Philadelphia, Boston, Denver, San Francisco, Seattle, New York, hingga ibu kota AS, Washington DC.
