Feby Novalius
, Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |20:01 WIB
Pelaku Usaha Distribusi (PUD) memegang peran penting dalam memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. (Foto: Okezone.com/Kementan)
JAKARTA — Pelaku Usaha Distribusi (PUD) memegang peran penting dalam memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang 2025 dan memperkuat tata kelola distribusi pada 2026. Keberhasilan ini bergantung pada kolaborasi seluruh mata rantai pasok, terutama para PUD.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, mengatakan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, sektor pertanian dan ketahanan pangan menjadi fokus utama pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyederhanaan regulasi pupuk, dari sebelumnya 145 peraturan menjadi hanya tiga peraturan.
Selain itu, pada Oktober 2025 pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20%.
“Semua kebijakan tersebut untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau,” jelas Rahmad, Rabu (4/2/2026).
Para PUD memegang peran penting dalam menyalurkan pupuk kepada petani dan mendukung kelancaran distribusi.
Sementara itu, salah satu PUD asal Bogor, Koperasi Jasa Gema Indonesia Maju (Kopgim), HMU Kurniadi, menilai Pupuk Indonesia aktif melakukan pembinaan hingga tingkat PUD dan Penyalur di Titik Serah (PPTS).
“Kami melihat langsung komitmen perusahaan dalam menyalurkan pupuk dan memastikan ketersediaan bagi petani,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pada 2025, skema penebusan pupuk subsidi telah disederhanakan untuk memastikan distribusi lebih efisien dan transparan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.000 ton, dan Organik 500.000 ton.
