Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. (Foto: dok Pemprov Sumut)
MEDAN – Penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai bukti keseriusan Gubernur Sumatra Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal itu disampaikan Dekan FISIP Universitas Medan Area (UMA), Walid Mustafa Sembiring. Dia menilai, langkah kepala daerah baru seperti Bobby untuk menertibkan birokrasi merupakan hal wajar dan perlu mendapat dukungan.
"Penangkapan Kadis PUPR bisa dilihat sebagai bagian dari aksi bersih-bersih yang dilakukan Bobby. Ini menunjukkan komitmen kuat beliau untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi," ujar Walid saat dihubungi, Senin (30/6/2025).
Walid mencatat, sejak Bobby menjabat kurang dari satu tahun, sudah tiga pejabat Pemprov Sumut tersangkut kasus korupsi. Menurutnya, ini menjadi momentum penting bagi Gubernur untuk memperkuat integritas aparatur dan mendorong reformasi birokrasi secara menyeluruh.
"Ini pintu masuk bagi Gubernur untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel," tuturnya.
