Pelaku Usaha Pelabuhan Keluhkan Layanan Bongkar Muat Barang Bikin Antrean Panjang (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemerintah diminta segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan pemantauan langsung kondisi layanan bongkar muat barang di berbagai pelabuhan di Indonesia yang kian memburuk. Akibat produktivitas bongkar muat yang menurun dan pendangkalan yang terjadi di beberapa jalur pelabuhan, pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan mengeluh lantaran biaya operasional mereka terus melonjak.
“Sudah sering dan banyak keluhan dari pelaku usaha hampir di seluruh pelabuhan, khususnya pelabuhan domestik. Keluhan itu terutama masalah keterbatasan jumlah maupun kemampuan kinerja alat bongkar muat pelabuhan yang membuat antrean memanjang,” kata Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Pengiriman Barang Mengalami Keterlambatan
Sanjaya menambahkan, berdasarkan informasi dari anggota ALFI di beberapa daerah, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pengiriman barang mereka saat ini sering mengalami keterlambatan, baik saat berangkat maupun sampai ke tujuan akhir. Hal ini disebabkan antara lain oleh jadwal sandar kapal yang molor dan produktivitas alat bongkar muat di pelabuhan yang rendah, sehingga jadwal pengiriman barang terganggu.
“Saat ini kegiatan logistik melalui pelabuhan laut terus meningkat, terutama untuk jalur perdagangan domestik. Karena itu pemerintah semestinya memprioritaskan peningkatan layanan pelabuhan-pelabuhan domestik ini, sehingga proses pengiriman barang menjadi efisien dan konsumen juga tidak terpapar biaya yang kian mahal,” tambahnya.
Selain merugikan pemilik kapal dan pelaku usaha pengiriman barang, buruknya layanan pelabuhan juga menjadi beban perusahaan logistik. Menurut Sanjaya adanya keterlambatan pengiriman barang membuat okupansi kegiatan usaha dan utilisasi truk logistik juga terjun bebas. Dampaknya, omzet menurun sementara beban biaya cenderung terus naik.
“Pelaku logistik banyak terbebani ketidakpastian peraturan, tumpang tindih aturan serta keterlibatan banyak instansi yang terlibat sehingga menghambat kecepatan dan keberlangsungan kinerja pelaku usaha logistik nasional. Biaya mahal di pelabuhan ini merugikan semua pihak,” tutup Sanjaya.
